P4C Terjadi Dualisme Kepemimpinan

MAJALENGKA - Kendala yang dihadapi para pejuang pembentukan Provinsi Cirebon di Kabupaten Majalengka, tampaknya tidak hanya karena penolakan Bupati H Sutrisno SE MSi.

Tapi, juga datang dari tubuh Panitia Pembentukan Provinsi Cirebon (P4C) sendiri, khususnya di Kabupaten Majalengka yang saat ini terjadi dualisme kepemimpinan yakni P4C yang berafiliasi ke P3C dan P4C yang berafiliasi ke P4C pusat.
Ketua P4C Kabupaten Majalengka yang mendapatkan SK dari P3C KH Ahmad Muhyidin didampingi wakilnya Elon Suharlan saat berkunjung ke kantor Radar Majalengka mengaku kaget dengan adanya P4C Kabupaten Majalengka. Padahal, secara organisasi kepengurusan P4C di Kabupaten Majalengka sesuai SK dari P3C yang tercantum dalam akta notaris adalah kepengurusan dirinya.
“Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan adanya kelompok atau organisasi yang seperjuangan dengan kami mendukung pembentukan Provinsi Cirebon. Namun, kalau namanya P4C jelas tidak lucu karena secara legalitas formal P4C di Kabupaten Majalengka yang sah adalah kami,” terangnya kepada Radar, kemarin (14/8).
Selain itu, kata dia, tidak mungkin ada dua organisasi yang namanya sama di dalam satu daerah. Apalagi keberadan mereka belum jelas dasar hukum dan fakta lainnya. Sehingga pihaknya perlu menyampaikan hal itu agar masyarakat tidak bingung.
Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua P4C Kabupaten Majalengka yang berafiliasi pada Panitia Pusat P4C Drs Deden Hamdani mengatakan, dirinya resmi diangkat menjadi ketua P4C berdasarkan hasil rapat para ketua P4C sewilayah III Cirebon yang tidak berafiliasi pada P3C.
Pasalnya, sebut dia, sejumlah ketua P4C saat ini sudah keluar dari P3C dan membentuk Panitia Pusat P4C. “Ya silahkan saja, yang jelas kami pun punya SK. Dan perlu diketahui jika saat ini sebagian besar para pengurus dan para ketua P4C di wilayah III Cirebon sudah keluar dari P3C dan telah mengeluarkan mosi tidak percaya. Selanjutkan kami membentuk forum baru,” pungkasnya. (pai)

Sumber: Radar Cirebon, August 2009
Kunjungi: tolakpropinsicirebon.blogspot.com
Hatur Nuhun

MENOLAK

Dalam RAKER kumpulan organisasi pemuda hari sabtu kemarin, memantapkan hasil Rakerkab tahun lalu Pemuda Majalengka menyatakan menolakPropinsi Cirebon. Hatur nuhun.

KEPENTINGAN SEGELINTIR ORANG

Opini yang sering di wacanakan dan di gaungkan oleh P4C, di antaranya dengan pembentukan proninsi cirebon peluang masyarakat untuk sejahtera sangat terbuka lebar.karena menurut mereka lagi, potensi sumber daya alam yng di miliki oleh ciayumajakuning sangatlah besar. bahkan melebihi potensi yang di miliki oleh banten.kita percaya akan fakta fakta tersebut.karena seperti itu adanya.tetapi menurut saya tidak ada kausalitas antara fakta besarnya sumber daya alam ciayumajakuning dengan keinginan pembentukan proninsi cirebon jika kita mengajukan pertanyaan : siapa sesungguhnya yang akan sejahtera nanti atau yang paling di untungkan dengan pembentukan provinsi cirebon.saya takut hanya segelintir elit politik dan atau para konglomerat lokal yg hanya bisa menikmati "kesejahteraan"tersebut. sementara rakyat lainnya hanya di ekploitasi demi kepentingan tertentu tetapi tetap tidak beranjak derajatnya bahlan lebih terpuruk? saya menolak pembentukan provinsi Cirebon. (Ajang Supriatna, Anggota Group SAY NO TO PROPINSI CIREBON)

KOLOT-SEPUH JADI URANG SUNDA

Mangga wak...abdi mah ti kokolot dugi ka ayeuna tos sepu bade tetep hoyong jadi urang sunda anu ngajugjug kabudayaan SUNDA...

(Adji R. Setiaji, mengomentari masuknya ke grup SAY NO TO PROPINSI CIREBON)

JANGAN JADIIN KORBAN

dasar orang2 skrg pada gila jabatan...
jangan kita yg djadiin korban dong...
pake bkin provinsi baru segala lgi...
poko'a gw gmw ad provinsi Cirebon..

HIDUP PERSIB...!!!

(Muhammad Farhan Fakhrudin)

BEUKI MISKIN WAE

ek naha atuh gabung jeung propvinsi cirebon,, jiganamah beuki miskin wae.. abdi salaku urang kuningan teu satuju pisan banget sekali....(Yayat "Wahyoe" Ruhiyat)

BIKIN PROPINSI BUKAN SOLUSI

Pembentukan propinsi baru bukanlah solusi, karena bukannya terjadi pemerataan pembangunan melainkan bertambahnya beban APBN negara yang harus dikeluarkan umtuk menambah gaji aparatur negara. Yang terbaik adalah bagaimana kemauan dari pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.Kalau semua itu dilaksanakan kesejahteraan masyarakat akan tercapai. (Nana Suhana)

Sajak Kanggo Dulur di Kuningan

DISEJUKNYA KUNINGAN PAGI HARI

Gunung tinggi berkabut putih
Sawah, kebun menghijau luas
Langit biru dihiasi awan cerah
Disejuknya Kuningan pagi hari

Lagu bidadari mojang sayap putih
Kebaya kuning bergaya seksi
Melenggang elok, bibir tersenyum
Disejuknya Kuningan pagi hari

Air danau sejuk, air hangat cipanas
Gemercik air sungai berdendang
Embun jatuh ke daun yang menari
Disejuknya kuningan pagi hari

Anak-anak, dewasa, orang tua
Merasa nyaman melagu cinta
Kedamaian hati merekah hangat
Disejuknya kuningan pagi hari

By Nenen Gunadi - Canada

Puisi Ini didedikasikan buat warga Kuningan Jawa barat, semoga Kuningan tambah hijau, damai, dan asri.

Suara Rakyat Majalengka dan Kuningan

Aki-aki Gaul pun Menolak

Kawan2 warga Majalengka dan Kuningan.

Aki sudah lama berjuang dengan tulisan2 di Forum Majalengkakab.go.id, di Majalengka community facebook, tulisan2 di beritacerbon.com, dan lain2 setiap kesempatan " Majalengka dan Kuningan " tetap bagian tatar Sunda Parahiyangan, TETAP JAWA BARAT.

Aki adalah putra kelahiran Majalengka, ibu asal Baribis bapak ti Banjar/Ciamis, sekarang aki pensiun dan berdomisili di Kabupaten Cirebon. Istri aki ti Cimahi, walaupun lahir di Cirebon.....bahasa sapopoe di imah Sunda bae.

Betapa hati aki sakit sekali ketika orang2 yg mengaku tokoh2 Cirebon mengatakan " Jawa Barat belum pernah di pimpin oleh Gubernur Putra Cirebon " Sedangkan alm Bapak Yogi SM adalah Gubernur Jabar 2 periode adalah Putra Majalengka. Berarti mereka tidak mengakui Majalengka bagian dari Cirebon....SEKARANG MENARIK NARIK MAJALENGKA UNTUK MENJADI BAGIAN DARI PROPINSI CIREBON....

Berati mereka akan menganggap Majalengka sebagai DAERAH JAJAHAN. Jangan2 nanti nya sarat untuk menjadi Gubernur Propinsi Cirebon harus mahir berbicara bahasa Jawa Cirebon....mana bisa urang Majalengka dan Kuningan fasih bahasa Jawa Cirebon...? Aki juga lebih dari 40 tahun di Kabupaten Cirebon teu bisa bahasa Jawa Cirebon, ngan sekadar ngarti bae.

Jadi jelaslah, Majalengka dan Kuningan sangat berbeda kulturnya dengan Kota dan Kabupaten Cirebon serta Indramayu. Dikabupaten Cirebon saja mungkin lebih dari 50% Sunda.

Ide propinsi Cirebon tercetus karena kekecewaan elit politik di Indramayu sewaktu pemilihan Gubernur Jabar yang lalu.

Kalau dipaksakan Propinsi Cirebon terbentuk....Majalengka dan Kuningan TETAP JAWA BARAT, tetap bagian Tatar Pasundan yang tidak bisa di pisahkan.

Bayangkan kalau Majalengka dan Kuningan ikut2an masuk Propinsi Cirebon....berarti perjuangan Pemda Majalengka dan Kuningan dalam mensejahterakan rakyatnya akan TERTUNDA lebih dari 15 tahun, karena dana2 yang ada akan diproritaskan untuk membangun kepentingan2 Propinsi Cirebon.

BRAVO MAJALENGKA DAN KUNINGAN, BRAVO JAWA BARAT.

Wassalam Aki Gaul

Semua Menolak

Mahasiswa Tolak Pembentukan Provinsi Cirebon

Senin, 16 Maret 2009 , 18:06:00

CIREBON, (PRLM).- Puluhan mahasiswa Universitas Swadaya Gunungjati (Unswagati) Cirebon menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Kota Cirebon, menolak rencana pemisahan wilayah Cirebon menjadi provinsi tersendiri, Senin (16/3).

Sebelum menggelar orasi di depan gedung wakil rakyat, pengunjukrasa juga berorasi di depan kampus Unswagati Jln. Pemuda. Orasi juga digelar di bunderan Gunung Sari dan bunderan Tugu Pahlawan Jln. Kartini.

Menurut pengunjukrasa, rencana pembentukan provinsi Cirebon hanya didasari oleh kepentingan segelintir elit politik saja. Mereka menyangsikan kalau rencana pembentukan provinsi Cirebon merupakan keinginan masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning).

"Sudah bukan rahasia lagi kalau saat ini memang eranya banyak politikus yang mengatasnamakan rakyat, untuk kepentingan sendiri atau golongannya. Termasuk juga dalam soal rencana pembentukan Provinsi Cirebon. Mereka mengatasnamakan rakyat dengan menyuarakan pembentukan Provinsi Cirebon, padahal yang sesungguhnya mereka hanya menginginkan kekuasan. Kami tanya masyarakat Cirebon yang mana yang mendukung Provinsi Cirebon? Apakah seluruh masyarakat Cirebon mendukung? Saya tidak yakin," tegas koordinator aksi Pigih Priatna.

Dikatakan Pigih, dibentuknya provinsi baru tidak lantas bakal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mayoritas provinsi baru perekonimiannya justru semakin lemah.

Apalagi saat ini dengan era otonomi daerah, kekuasaan sesungguhnya ada di tangan pemerintah kabupaten atau kota. Menurut Pigih, ruang gerak gubernur dalam membangun daerah sangat terbatas. Dalam UU 34/2004 yang lebih banyak bekerja adalah kepala daerah setingkat bupati/wali kota . "Kami menilai keinginan membentuk provinsi baru ini hanyalah kepentingan para politisi saja untuk bagi-bagi kekuasaan baru," tegas Pigih.

Sementara itu dua orang anggota dewan Djoko Purwanto dan Hediyana Yusuf yang menemui pengunjukrasa mengungkapkan, DPRD Kota Cirebon belum menentukan sikap terkait dengan masuknya aspirasi warga Kota Cirebon atas rencana pembentukan Provinsi Cirebon.

"Secara kelembagaan, DPRD Kota Cirebon belum menyatakan setuju atau tidak terhadap rencana pembentukan Provinsi Cirebon ini. Mekanisme tetap harus ditempuh, karena sikap lembaga harus melalui tahapan yang sesuai dengan aturan. Dalam waktu dekat ini bakal dibentuk pansus yang membahas aspirasi yang masuk terkait dengan rencana pembentukan Provinsi Cirebon itu," kata Djoko.

Hediyana Yusuf menambahkan, kalaupun sejumlah anggota dewan secara tegas sudah menyatakan sikapnya mendukung pembentukan Provinsi Cirebon, itu merupakan sikap pribadi. Hingga saat ini DPRD Kota Cirebon belum menyatakan sikap resminya.

"Sah-sah saja kalau selama ini ada anggota DPRD yang sering bersuara mendukung Provinsi Cirebon, karena itu hanya dukungan pribadi. Menurut saya tidak mudah membentuk provinsi baru. Perlu kajian-kajian komprehensif yang mendasar serta dukungan dan aspirasi dari masyarakat untuk membentuk sebuah provinsi. Seharusnya kajian seperti itulah yang harus diutamakan," kata Hediyana. (A-92/das)***

Sumber: Pikiran Rakyat, 17 Maret 2009

Rapat Konsolidasi

SEPI PENGUNJUNG

Namanya Rapat Konsolidasi dalam rangka pembentukan propinsi cirebon. Tapi pada kenyataannya, jauh sekali dari yang penulis bayangkan. Sebelumnya penulis membayangkan akan banyak yang datang, mobil berjumlah puluhan berjejer di tempat parkir, sepeda motor hiruk-pikuk keluar masuk arena dan banyak yang tidak kebagian tempat parkir.

Jadi apa yang terjadi disana? Di balai desa Maja Selatan waktu dilangsungkan acara....
Pengamatan penulis pada pukul 16.10 WIB atau 40 menit lepas dari waktu acara yang dijadwalkan; mobil hanya ada 3 buah, motor tidak lebih dari 10, bahkan tidak tampak kalau di tempat itu sedang diadakan suatu acara. Tidak ada keluar masuk orang atau kendaraan layaknya sedang rapat konsolidasi pembentuykan propinsi baru. Yang ada hanya sepi, sesekali terlihat orang berjalan mondar-mandir ke gerbang masuk, mungkin mau menyambut tamu yang belum kunjung datang.

Padahal sepengetahuan penulis, ada banyak pejabat, tokoh masyarakat atau tokoh pemuda yang diundang hadir pada acara tersebut. Tapi mereka tidak hadir. Amplop undangannya pun sudah "bergaya" memakai semua lambang/simbol/logo seluruh kabupaten/kota yang akan dimasukan dalam propinsi baru, termasuk lambang kabupaten Majalengka dan Kuningan. Hal yang seharusnya tidak dilakukan, karena P4C bukan merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah garis instruksi Bupati Majalengka. Bahkan P4C tidak mewakili siapapun selain segelintir orang tersebut.

Apa-apaan ini???!!!

RAPAT PUKUL 15.30, TERIMA UNDANGAN JAM 14.00

P4C Majalengka memang harus dibubarkan. Hari ini rapat konsolidasi P4C di balai desa Maja Selatan dijadwalklan pukul 15.30, tapi undangan baru diterima pada pukul 14.00 wib. Satu setengah jam sebelum acara dimulai!!! Semakin membuat kami yakin dengan tekad kami yang menolak digabungkannya Majalengka dengan Propinsi Cirebon.
Majalengka dan Kuningan adalah tetap Jawa Barat sampai kapanpun!!!

Di Majalengka dan Kuningan

SEMUA MENOLAK PROPINSI CIREBON

MAJALENGKA-Pernyataan Bupati Majalengka Hj Tutty Hayati Anwar SH MSi yang menolak dibentuknya Provinsi Pantura Cirebon dan sempat dikritik sejumlah kalangan- mendapatkan dukungan dari kalangan tokoh Kota Angin. Para tokoh pengusaha, organisasi kepemudaan dan LSM di Kabupaten Majalengka kompak membela orang nomor satu di Kabupaten Majalengka tersebut.
Ketua Majelis Pertimbangan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Majalengka H Nazar Hidayat menyatakan, keluarga besar Pemuda Pancasila, Apdesi, Abpedsi, KNPI dan masyarakat jasa kontruksi Kabupaten Majalengka mendukung pernyataan dan sikap politik Bupati Tutty yang menolak pembentukan Provinsi Cirebon.
Dikatakan Abah Encang, panggilan akrab Ketua Gapensi ini, munculnya wacana pembentukan provinsi agar disikapi dengan arif dan bijaksana, jangan hanya karena luapan emosi sesaat. Bila itu terjadi, sambung dia, maka bangunan persatuan dan kesatuan serta keserasian yang telah dibangun bertahun-tahun menjadi hancur. Ditambahkan pria yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Bupati Tutty ini, ungkapan beberapa tokoh pantura mengenai penganaktirian wilayah Cirebon oleh para elit di Jawa Barat secara jujur ada benarnya. Kalau itu dilihat dari parameter kuantitas personil yang memegang tampuk jabatan di gedung sate. “Dan kita harus bertekad agar dalam penempatan personil di Jabar nanti dapat benar-benar sesuai dengan kapabilitasnya, serta menghindari adanya pemilahan antara priangan dan Pantura Cirebon,” tandas H Nazar kepada Radar, kemarin.
Dituturkan dia, untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera bukan dengan pemisahan dari Jawa Barat dan membentuk provinsi baru. Sebab untuk membentuk suatu daerah otonom harus melalui kajian yang mendalam, terutama sumber daya yang dimiliki daerah bersangkutan. Bukan hanya dilihat dari semangat para elit politik dan tokoh-tokoh semata. Banyak daerah otonom baru yang justru lamban untuk membangun daerahnya. ‘Sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera akhirnya jauh panggang dari api,” tuturnya.
Senada, Ketua DPD KNPI Kabupaten Majalengka H Budi Victoriyadi SE menegaskan, pihaknya mendukung pernyataan Bupati Hj Tutty yang yang keberatan dengan dibentuknya Provinsi Pantura Cirebon. “Apa yang disampaikan oleh Ibu Tutty merupakan aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Majalengka. Kalau Indramayu dan Kabupaten Cirebon mau membentuk provinsi ya silahkan saja. Tapi seharusnya masyarakat Majalengka juga diajak dulu bicara,” kata H Budi kepada Radar, kemarin.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Kabupaten Majalengka ini menyayangkan dengan munculnya kembali wacana pembentukan Provinsi Pantura Cirebon, menjelang digelarnya Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar. Dia menduga, munculnya wacana ini lantaran tidak diakomodirnya kepentingan elit-elit politik tertentu.
Menurut Budi, sebelumnya wacana itu sudah muncul lama dan kini muncul lagi, akibat adanya kekecewaan elit politik. Sebelum membentuk provinsi baru, kata dia, mestinya dilihat dulu sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki secara obyektif. Pembentukan Provinsi Pantura juga harus ditempuh melalui mekanisme dan tidak mungkin masyarakat Majalengka akan menerima kalau namanya Provinsi Pantura. “Kita tidak memiliki laut,jadi tidak mungkin kalaupun membentuk provinsi baru namanya Provinsi Pantura. Selama ini Kaukus Pantura juga tidak mengajak bicara warga Majalengka,” tutur H Budi kepada Radar dikantornya, kemarin (21/1).
Senada, Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Wawan Ramoz Wijaya menyatakan ketidaksetujuannya dengan wacana pembentukan provinsi baru di wilayah III Cirebon. Apalagi, kata Wawan, munculnya isu itu karena kekecewaan dari proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar. Dituturkan Wawan yang juga pengurus GM FKPPI ini, dibutuhkan waktu dan proses yang panjang guna membentuk provinsi. Bahkan dia khawatir nanti akan terjadi seperti Provinsi Banten yang saat ini masih bergantung kepada pemerintah pusat. “Saya sangat sependapat dengan pernyataan ibu bupati yang menolak pembentukan Provinsi Pantura. Apalagi suaminya (H Anwar Affandi SIP MSi, red) berasal dari Kabupaten Sukabumi, yang notabene masuk Jabar,” tuturnya diiyakan Ketua Pemuda Muhamadiyah Drs Dadan Fauzan.
Ditambahkan Dadan, isu pembentukan provinsi baru tidak tepat, karena di saat eskalasi politik menjelang Pilgub tengah meningkat. Terlepas memiliki laut atau tidak Kabupaten Majalengka, kata Dadan, akhirnya dirinya tidak setuju untuk membentuk provinsi baru, karena melihat hanya untuk kepentingan elit politik semata. “Justru kami khawatir dengan dibentuknya provinsi baru yang akan menjadi korban adalah masyarakat sendiri,” ungkap Dadan diiyakan mantan Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Yugi Gunawan dan mantan Ketua BEM UNMA Wawan Suhendi Ssos.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lingkar Studi Demokrasi (Elsid) Dedi Barnadi menuturkan, posisi Kabupaten Majalengka diwilayah III Cirebon baik secara geografis maupun budaya berada ditengah, sehingga tidak setuju jika kedepan dibentuk Provinsi Cirebon. Apalagi, kata Dedi, dengan serta merta Majalengka masuk menjadi bagiannya tanpa ada referendum atau pernyataan pendapat rakyat. Provinsi Pantura atau Cirebon, harus terbentuk atas dasar kajian yang komperhensif tidak atas emosional.
Apakah dengan terbentuknya provinsi baru akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan atau tidak. Dikatakan, wacana ini jangan hanya menjadi wacana elit wilayah III Cirebon terkait dengan Pilgub Jabar. Apalagi terkesan hal ini digulirkan untuk meminimalisir dukungan terhadap calon incumbent yang divonis tidak memperhatikan aspirasi wilayah III Cirebon, karena tidak ada keterwakilan pemimpinnya menjadi Cagub ataupun cawagub.
Sejatinya wacana ini jangan terlalu terus di munculkan karena akan menjadi kontraproduktif untuk momen pilgub Jabar. Apalagi, lanjut dia, menurut pernyataan Mendagri bahwa sampai 2009 tidak ada pembentukan provinsi baru. “Rakyat tidak peduli dengan ada atau tidak adanya Provinsi Cirebon. Yang paling penting kesejahteraan rakyat meningkat,” tandas Dedi. (ara)

Sumber: Radar Cirebon

Suara Rakyat

AMRI Tolak Provinsi Cirebon

CIREBON - Keinginan oleh sebagian kecil warga untuk pembentukan Provinsi Cirebon Aliansi Mahasiswa Pemuda Pribumi (AMPRI) bukan solusi terbaik. Karena, belum adanya arah dan tujuan yang kongkret tentang pembentukan Provinsi Cirebon, justru nantinya akan merugikan rakyat kecil dan menguntungkan sebagian kecil orang-orang yang berkepentingan.

"Kami menuntu agar jajaran pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif di wilayah III Cirebon menolak rencana adanya pembentukan Provinsi Cirebon. Demi mensejahterakan rakyat, sebaiknya jangan ada Provinsi Cirebon," ungkap koordinator AMPRI, Andi AM yang juga mahasiswa STAIN didampingi Agus Salim unsur pemuda asal Kabupaten Cirebon saat mengunjungi Graha Pena tadi malam, (12/8).

Lebih lanjut dikatakan, proses pembentukan sebuah provinsi itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran tersebut lebih baik dialokasikan untuk menggalakkan program-program padat karya maupun pemberian kredit usaha bagi masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan dari pada memikirkan pembentukan provinsi, pemerintah daerah agar lebih meningkatkan pembangunan daerah serta kesejahteraan rakyat.

Ditegaskan, keuntungan dari pembentukan provinsi Cirebon hanya akan dinikmati oleh kalangan elit tertentu saja. Rakyat kecil hanya akan jadi penonton kalangan penikmat keuntungan dari pembentukan provinsi Cirebon. Rakyat kecil belum tentu terakomodir kepentingannya dan terangkat kesejahteraannya, dan akan terjebak kondisi kesusahan yang kian tak jelas.(san)

Suara Rakyat

TETAP MENOLAK !!!

Eksekutif Wilayah Cirebon Belum Sepakat Pembentukan Provinsi Cirebon
CIREBON : Sejumlah pejabat termasuk Walikota Cirebon Subardi menyatakan keraguannya jika Provinsi Cirebon terbentuk bakal otomatis kesejahteraan masyarakat di wilayah tiga Cirebon membaik. Bahkan bisa jadi kesejahteraannya bakal menurun.

“Membentuk provinsi bukan perkara mudah. Harus ada pengkajian secara terbuka dan capable. Saya tidak yakin seluruh masyarakat Cirebon menyetujui pembentukan Provinsi Cirebon,” katanya.

Dia menyatakan keraguan atas keadilan dalam bagi hasil pendapatan daerah dan agak tidak rela jika pendapatan kotanya dibagi untuk Provinsi Cirebon dan disama ratakan dengan wilayah lain di dalam provinsi.

“Saya kira, yang terjadi, hasil jerih payah kami dibagi-bagikan ke daerah lain. Alasannya, pemerataan. Yang namanya Cirebon itu adalah Kota dan Kabupaten Cirebon, bukan daerah lain di Wilayah III Cirebon."

Dia menganggap P3C, sebagai sponsor pembentukan provinsi kurang dapat mengakomodasikan sikap-sikap yang tidak sependapat dan sepahan dengan konsep pembentukan Provinsi Cirebon. Dia menyatakan jika ada pihak yang tidak sepakat juga harus diakomodir bukan di lawan.

Ano Sutrisno, Kepala BKPP Wilayah Cirebon menambahkan CIAYUMAJAKUNING belum saatnya menjadi provinsi, meski deklarasi itu sah saja. Pembentukan provinsi memerlukan dana besar.

Provinsi Cirebon memiliki luas sekitar 5.450 km2. Provinsi ini akan memiliki empat kabupaten dan satu kota. Persis seperti Jogjakarta namun lebih luas karena jogjakarta luasnya tidak lebih hanya 3.500 km2. atau luasnya mungkin sebanding dengan Provinsi Bali atau separuh dari luas Lebanon, salah satu negara Timur Tengah.

Secara geografi provinsi dimana nama-nama daerahnya disingkat menjadi CIAYUMAJAKUNING (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) merupakan daerah pantai, daerah dataran rendah, daerah perbukitan dan daerah pegunungan.

Di Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Ciamis, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang.Kawasan utara dan timur merupakan daerah dataran rendah serta pantai sedangkan kawasan selatan dan barat berbukit-bukit serta dataran tinggi dan Gunung Ciremai.

Lokasinya menguntungkan terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Selain itu, Wilayah Cirebon yang memiliki lahan yang subur berasal dari endapan vulkanis serta banyaknya aliran sungai menyebabkan sebagian besar dari luas tanahnya digunakan untuk pertanian. Wilayah Cirebon beriklim tropis.

Melihat dari potensi luas wilayahnya, Provinsi Cirebon memang pantas untuk menjadi sebuah provinsi, memisahkan diri dari Provinsi Jabar. Mungkin inilah salah satu yang membuat sejumlah masyarakat mendeklarasikan berdirinya Provinsi Cirebon dan Kota Cirebon akan menjadi pusat pemerintahannya.

“Hasil pengkajian dan persyaratan pembentukan Provinsi Cirebon, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2007, tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah,” kata Nana, penggagas berdirinya provinsi ini yang juga ketua P3C.

Namun dalam deklarasi , Minggu (8/3) lalu tidak ada seorang pun kepala daerah yang hadir, meski ratusan orang hadir diantaranya para ketua dewan di wilayah tiga Cirebon. (BC-11)
Komentar
uing pada 10 Mar 2009 07:24 :
Apalah artinya 1000 orang yg hadir dalam deklarasi prop. cirebon. Sangat mengada ngada bila menyatakan keinginan rakyat Ciayumajakuning....itu mah keinginan bung nana sediana dan kelompoknya.....Uing memantau di internet...TIDAK ADA netter urang Majalengka yg SUDI bergabung dgn Propinsi Cirebon.
Wong Cerbon pada 10 Mar 2009 09:07 :
TOLAK PROVINSI CIREBON
EMANG P3C KURANG KERJAAN TAH...?
DASAR PREMAN....
Sutarja pada 10 Mar 2009 10:03 :
SETUJU!!! Apa2an tuh propinsi cirebon, ngaca dong kita belum pantas akan didirikannya propinsi cirebon, ini terlihat ada tumpangan / tujuan dari kelompok tertentu yg hanya memikirkan keuntungannya sendiri dengan mengatasnamakan rakyat.
Tidak Berpihak pada 10 Mar 2009 11:32 :
Bikin referendum se CIAYUMAJAKUNING, masyarakat setuju atau tidakkah menjadi provinsi? itulah benar2 suara rakyat. Kalau hanya suara segelintir orang, itu hanya kepentingan bagi golongan mereka saja..
wong cerbon asli pada 10 Mar 2009 11:34 :
yg menolak dan setuju itu karena bahasa kalian beda kan! saya pikir kuningan dan majalengka karena satu suku dgn kebanyakan daerah di jabar mereka akan menolak. iya tah! tp suka juga tuh baca beritacerbon.com numpang informasi daerahnya....
urang kuningan pada 10 Mar 2009 12:47 :
silakan kalo mau membentuk prov. cirebon, tapi jangan mengklaim semua mendukung, saya sebagai warga kuningan adem ayem aja dan kami merasa enjoy aja tuch sebagai warga jabar....pokonamah buruk2 papan jati
debay pada 10 Mar 2009 13:43 :
ko kalian pada ribut nolak seh...
wah..jangan2 ada udang dibalik kalian,he..
yang ga mau masuk provinsi cirebon yah sok aja..gtu aja repot.
lihat nanti,,,
jangan pesimis gitu..
coba pikir baek2..
semua provinsi pasti akan lebih maju..mank ada provinsi melarat!!
saya mah pisslah..
ulah pada ribut2.
bersatulah!
Uing pada 10 Mar 2009 16:49 :
Bagi para netter,menjelajahi situs2 yg ada didunia maya itu biasa...termasuk berita cerbon...bukan mau numpang informasi. Situs news asing pun dilihat dan dibaca cari informasi..apalagi situs dalam negri.Jadi jangan geer...
Jonibule95 pada 10 Mar 2009 19:07 :
Sebenarnya kerjaan org2 yg mau habis masa jabatannya yg udah pada 2kali jabat di DPRD jd mo mimpin di provinsi, coba lihat aja yg hadir siapa2 lebih baik deklarasi gimana masalah pendidikan ajukan dong universitas negeri di wil 3 cirebon, koordinasi dong sm pemda2 masalah air, jgn mikirin kpentingan pribdi, dasar pejabat DPRD otaknya busuk2. Pikirin tuh rakyat..

Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju

TOLAK PROPINSI CIREBON !!!

Segelintir orang, yang dengan beraninya mengatakan atas nama rakyat Majalengka kemarin mengikuti pendeklarasian Propinsi Cirebon di sebuah hotel di Cirebon. Padahal sejujurnya, mereka bukan mewakili rakyat Majalengka. Mereka patut diduga hanyalah orang yang sedang mencari peruntungan dengan berkembangnya isu pembentukan propinsi Cirebon, yah..makanya ada orang yang mengatakan mereka adalah para pelacur politik.

Pemerintah dan rakyat Kabupaten Majalengka sendiri, sangat tidak apresiatif terhadap isu pembentukan Propinsi Cirebon. Seperti diketahui, Bupati H. Sutrisno, SE sendiri sampai saat ini masih belum merespon dengan baik pembentukan Propinsi Cirebon ini. Begitu juga dengan DPRD Kabupaten Majalengka, hanya seorang M. Iqbal saja yang kemarin menghadiri pendeklarasian, itupun bukan mewakili DPRD Majalengka, hanya pribadi saja.

Salah seorang wakil ketua DPD KNPI Kabupaten Majalengka, Mang Yugi Gunawan, bahkan sudah secara tegas menolak digabungkannya Kabupaten Majalengka dengan Propinsi Cirebon. Mang Yugi, begitu biasa dipanggil, mengungkapkan alasan-alasan yang dikemukakan P3C hanyalah pembodohan belaka, dan tidak mewakili seluruh rakyat Majalengka. Yugi juga mengingatkan, bahwa salah satu hasil Muskab KNPI Majalengka tahun 2008 adalah menolak digabungkannya Kabupaten Majalengka dengan Propinsi Cirebon atau apapun namanya. (sumber: radar cirebon)

Rais alias Rahmat Iskandar, salah seorang budayawan ternama, dalam sebuah orasinya pada salah satu acara mengatakan, bahwa secara kajian budaya, kultur, dan sejarah; Majalengka tidak pernah bersatu dengan Cirebon. Majalengka hanyalah merupakan temen, sahabat, friend bagi Sumedang dan Priangan pada umumnya. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan Cirebon. Dan pada akhir orasinya, Rais dengan lantang mengatakan, "Tong pipilueun nyieun Propinsi Cirebon".

Dedi Kusnadi, salah seorang tokoh pendidikan Kabupaten Majalengka pun sangat tidak setuju dengan digabungkannya Majalengka dengan Propinsi Cirebon. Dalam sebuah komunikasinya dengan penulis, beliau mengatakan tidak setuju dengan adanya wacana Propinsi Cirebon.

Kenapa banyak yang menolak digabungkannya Majalengka dengan Propinsi Cirebon? Berikut ini mungkin jawabannya;
1. Sekitar 88% hasil pemekaran daerah masih menggantungkan diri kepada pemerintah pusat. Padahal sebelum dimekarkan, penggagasnya yakin dengan kemampuan daerah yang akan dimekarkannya. Dengan kata lain, pemekarannya sangat tidak menguntungkan.
2. Patut diduga, pemekaran ada kaitannya dengan "pencarian nafkah" alias motif ekonomi. Seperti keuntungan dengan menjadi pejabat, proyek sekolah, kantor, dsb.
3. Memberatkan APBN.
4. Secara kultur, jelas berbeda sekali antara masyarakat Kabupaten Majalengka dan Kuningan dengan Masyarakat Cirebon/Indramayu.
5. Pelayanan Propinsi tidak akan begitu penting, karena sekarang dengan otonomi daerah kabupaten diberi wewenang yang seluas-luasnya dalam membuat kebijakan.
6. Kebanggaan, kesejahteraan dan kebahagiaan menjadi masyarakat Jawa Barat.

Hubungi; tetap_jabar@yahoo.com

Jadi, TOLAK PROPINSI CIREBON!!!!


Wassalam;
Masyarakat Tetap Jabar