Di Majalengka dan Kuningan

SEMUA MENOLAK PROPINSI CIREBON

MAJALENGKA-Pernyataan Bupati Majalengka Hj Tutty Hayati Anwar SH MSi yang menolak dibentuknya Provinsi Pantura Cirebon dan sempat dikritik sejumlah kalangan- mendapatkan dukungan dari kalangan tokoh Kota Angin. Para tokoh pengusaha, organisasi kepemudaan dan LSM di Kabupaten Majalengka kompak membela orang nomor satu di Kabupaten Majalengka tersebut.
Ketua Majelis Pertimbangan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Majalengka H Nazar Hidayat menyatakan, keluarga besar Pemuda Pancasila, Apdesi, Abpedsi, KNPI dan masyarakat jasa kontruksi Kabupaten Majalengka mendukung pernyataan dan sikap politik Bupati Tutty yang menolak pembentukan Provinsi Cirebon.
Dikatakan Abah Encang, panggilan akrab Ketua Gapensi ini, munculnya wacana pembentukan provinsi agar disikapi dengan arif dan bijaksana, jangan hanya karena luapan emosi sesaat. Bila itu terjadi, sambung dia, maka bangunan persatuan dan kesatuan serta keserasian yang telah dibangun bertahun-tahun menjadi hancur. Ditambahkan pria yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Bupati Tutty ini, ungkapan beberapa tokoh pantura mengenai penganaktirian wilayah Cirebon oleh para elit di Jawa Barat secara jujur ada benarnya. Kalau itu dilihat dari parameter kuantitas personil yang memegang tampuk jabatan di gedung sate. “Dan kita harus bertekad agar dalam penempatan personil di Jabar nanti dapat benar-benar sesuai dengan kapabilitasnya, serta menghindari adanya pemilahan antara priangan dan Pantura Cirebon,” tandas H Nazar kepada Radar, kemarin.
Dituturkan dia, untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera bukan dengan pemisahan dari Jawa Barat dan membentuk provinsi baru. Sebab untuk membentuk suatu daerah otonom harus melalui kajian yang mendalam, terutama sumber daya yang dimiliki daerah bersangkutan. Bukan hanya dilihat dari semangat para elit politik dan tokoh-tokoh semata. Banyak daerah otonom baru yang justru lamban untuk membangun daerahnya. ‘Sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera akhirnya jauh panggang dari api,” tuturnya.
Senada, Ketua DPD KNPI Kabupaten Majalengka H Budi Victoriyadi SE menegaskan, pihaknya mendukung pernyataan Bupati Hj Tutty yang yang keberatan dengan dibentuknya Provinsi Pantura Cirebon. “Apa yang disampaikan oleh Ibu Tutty merupakan aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Majalengka. Kalau Indramayu dan Kabupaten Cirebon mau membentuk provinsi ya silahkan saja. Tapi seharusnya masyarakat Majalengka juga diajak dulu bicara,” kata H Budi kepada Radar, kemarin.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Kabupaten Majalengka ini menyayangkan dengan munculnya kembali wacana pembentukan Provinsi Pantura Cirebon, menjelang digelarnya Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar. Dia menduga, munculnya wacana ini lantaran tidak diakomodirnya kepentingan elit-elit politik tertentu.
Menurut Budi, sebelumnya wacana itu sudah muncul lama dan kini muncul lagi, akibat adanya kekecewaan elit politik. Sebelum membentuk provinsi baru, kata dia, mestinya dilihat dulu sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki secara obyektif. Pembentukan Provinsi Pantura juga harus ditempuh melalui mekanisme dan tidak mungkin masyarakat Majalengka akan menerima kalau namanya Provinsi Pantura. “Kita tidak memiliki laut,jadi tidak mungkin kalaupun membentuk provinsi baru namanya Provinsi Pantura. Selama ini Kaukus Pantura juga tidak mengajak bicara warga Majalengka,” tutur H Budi kepada Radar dikantornya, kemarin (21/1).
Senada, Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Wawan Ramoz Wijaya menyatakan ketidaksetujuannya dengan wacana pembentukan provinsi baru di wilayah III Cirebon. Apalagi, kata Wawan, munculnya isu itu karena kekecewaan dari proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar. Dituturkan Wawan yang juga pengurus GM FKPPI ini, dibutuhkan waktu dan proses yang panjang guna membentuk provinsi. Bahkan dia khawatir nanti akan terjadi seperti Provinsi Banten yang saat ini masih bergantung kepada pemerintah pusat. “Saya sangat sependapat dengan pernyataan ibu bupati yang menolak pembentukan Provinsi Pantura. Apalagi suaminya (H Anwar Affandi SIP MSi, red) berasal dari Kabupaten Sukabumi, yang notabene masuk Jabar,” tuturnya diiyakan Ketua Pemuda Muhamadiyah Drs Dadan Fauzan.
Ditambahkan Dadan, isu pembentukan provinsi baru tidak tepat, karena di saat eskalasi politik menjelang Pilgub tengah meningkat. Terlepas memiliki laut atau tidak Kabupaten Majalengka, kata Dadan, akhirnya dirinya tidak setuju untuk membentuk provinsi baru, karena melihat hanya untuk kepentingan elit politik semata. “Justru kami khawatir dengan dibentuknya provinsi baru yang akan menjadi korban adalah masyarakat sendiri,” ungkap Dadan diiyakan mantan Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Yugi Gunawan dan mantan Ketua BEM UNMA Wawan Suhendi Ssos.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lingkar Studi Demokrasi (Elsid) Dedi Barnadi menuturkan, posisi Kabupaten Majalengka diwilayah III Cirebon baik secara geografis maupun budaya berada ditengah, sehingga tidak setuju jika kedepan dibentuk Provinsi Cirebon. Apalagi, kata Dedi, dengan serta merta Majalengka masuk menjadi bagiannya tanpa ada referendum atau pernyataan pendapat rakyat. Provinsi Pantura atau Cirebon, harus terbentuk atas dasar kajian yang komperhensif tidak atas emosional.
Apakah dengan terbentuknya provinsi baru akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan atau tidak. Dikatakan, wacana ini jangan hanya menjadi wacana elit wilayah III Cirebon terkait dengan Pilgub Jabar. Apalagi terkesan hal ini digulirkan untuk meminimalisir dukungan terhadap calon incumbent yang divonis tidak memperhatikan aspirasi wilayah III Cirebon, karena tidak ada keterwakilan pemimpinnya menjadi Cagub ataupun cawagub.
Sejatinya wacana ini jangan terlalu terus di munculkan karena akan menjadi kontraproduktif untuk momen pilgub Jabar. Apalagi, lanjut dia, menurut pernyataan Mendagri bahwa sampai 2009 tidak ada pembentukan provinsi baru. “Rakyat tidak peduli dengan ada atau tidak adanya Provinsi Cirebon. Yang paling penting kesejahteraan rakyat meningkat,” tandas Dedi. (ara)

Sumber: Radar Cirebon