CIREBON, (PRLM).- Puluhan mahasiswa Universitas Swadaya Gunungjati (Unswagati) Cirebon menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Kota Cirebon, menolak rencana pemisahan wilayah Cirebon menjadi provinsi tersendiri, Senin (16/3).
Sebelum menggelar orasi di depan gedung wakil rakyat, pengunjukrasa juga berorasi di depan kampus Unswagati Jln. Pemuda. Orasi juga digelar di bunderan Gunung Sari dan bunderan Tugu Pahlawan Jln. Kartini.
Menurut pengunjukrasa, rencana pembentukan provinsi Cirebon hanya didasari oleh kepentingan segelintir elit politik saja. Mereka menyangsikan kalau rencana pembentukan provinsi Cirebon merupakan keinginan masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning).
"Sudah bukan rahasia lagi kalau saat ini memang eranya banyak politikus yang mengatasnamakan rakyat, untuk kepentingan sendiri atau golongannya. Termasuk juga dalam soal rencana pembentukan Provinsi Cirebon. Mereka mengatasnamakan rakyat dengan menyuarakan pembentukan Provinsi Cirebon, padahal yang sesungguhnya mereka hanya menginginkan kekuasan. Kami tanya masyarakat Cirebon yang mana yang mendukung Provinsi Cirebon? Apakah seluruh masyarakat Cirebon mendukung? Saya tidak yakin," tegas koordinator aksi Pigih Priatna.
Dikatakan Pigih, dibentuknya provinsi baru tidak lantas bakal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mayoritas provinsi baru perekonimiannya justru semakin lemah.
Apalagi saat ini dengan era otonomi daerah, kekuasaan sesungguhnya ada di tangan pemerintah kabupaten atau kota. Menurut Pigih, ruang gerak gubernur dalam membangun daerah sangat terbatas. Dalam UU 34/2004 yang lebih banyak bekerja adalah kepala daerah setingkat bupati/wali kota . "Kami menilai keinginan membentuk provinsi baru ini hanyalah kepentingan para politisi saja untuk bagi-bagi kekuasaan baru," tegas Pigih.
Sementara itu dua orang anggota dewan Djoko Purwanto dan Hediyana Yusuf yang menemui pengunjukrasa mengungkapkan, DPRD Kota Cirebon belum menentukan sikap terkait dengan masuknya aspirasi warga Kota Cirebon atas rencana pembentukan Provinsi Cirebon.
"Secara kelembagaan, DPRD Kota Cirebon belum menyatakan setuju atau tidak terhadap rencana pembentukan Provinsi Cirebon ini. Mekanisme tetap harus ditempuh, karena sikap lembaga harus melalui tahapan yang sesuai dengan aturan. Dalam waktu dekat ini bakal dibentuk pansus yang membahas aspirasi yang masuk terkait dengan rencana pembentukan Provinsi Cirebon itu," kata Djoko.
Hediyana Yusuf menambahkan, kalaupun sejumlah anggota dewan secara tegas sudah menyatakan sikapnya mendukung pembentukan Provinsi Cirebon, itu merupakan sikap pribadi. Hingga saat ini DPRD Kota Cirebon belum menyatakan sikap resminya.
"Sah-sah saja kalau selama ini ada anggota DPRD yang sering bersuara mendukung Provinsi Cirebon, karena itu hanya dukungan pribadi. Menurut saya tidak mudah membentuk provinsi baru. Perlu kajian-kajian komprehensif yang mendasar serta dukungan dan aspirasi dari masyarakat untuk membentuk sebuah provinsi. Seharusnya kajian seperti itulah yang harus diutamakan," kata Hediyana. (A-92/das)***
Sumber: Pikiran Rakyat, 17 Maret 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar